KLIKSUKABUMI.COM – Keputusan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi secara mendadak tepat pada pukul 00.00 WIB menuai kritik tajam dari parlemen. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI menyoroti pola komunikasi publik Pertamina yang dinilai kurang transparan dan terkesan menghindari respons masyarakat.
Kenaikan harga ini membawa Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter. Kebijakan yang diumumkan menjelang tengah malam tersebut sempat memicu fenomena panic buying di sejumlah SPBU, sesaat sebelum tarif baru diberlakukan.
Meski memahami bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar dan keekonomian, Fraksi PDIP menilai cara pemerintah dan Pertamina mengomunikasikan kebijakan tersebut sangat buruk. Menurut PDIP, transparansi merupakan elemen vital dalam setiap kebijakan publik yang berdampak luas.
"Kenapa harus selalu tengah malam jam 00.00 WIB? Pola seperti ini terus berulang dan kesannya sembunyi-sembunyi, seolah-olah menghindari dialog dengan rakyat. Masyarakat berhak mendapatkan waktu sosialisasi yang layak, bukan dikagetkan saat bangun pagi," ujar perwakilan Fraksi PDIP DPR RI seperti dilansir kompas.com.
Selain persoalan teknis pengumuman, PDIP juga menyoroti dampak ekonomi yang menyasar masyarakat kelas menengah. Kenaikan harga yang dinilai drastis dikhawatirkan akan memukul daya beli masyarakat secara signifikan.
Fraksi PDIP memberikan peringatan serius mengenai potensi migrasi massal pengguna Pertamax ke Pertalite. Jika hal ini terjadi, beban subsidi energi yang ditanggung oleh APBN berisiko membengkak karena adanya "turun kelas" konsumsi secara besar-besaran.
Menanggapi situasi ini, DPR RI menegaskan agar Pertamina tidak sekadar berlindung di balik status "BBM Korporasi" untuk mengambil tindakan sepihak tanpa mitigasi sosial yang matang. Fraksi PDIP kini secara resmi mendesak Komisi VII DPR RI untuk segera memanggil direksi Pertamina dan pihak Kementerian ESDM.
"Kami memahami ada fluktuasi harga minyak dunia dan pelemahan kurs, tetapi tata krama dalam bernegara dan melayani rakyat harus tetap dijaga. Jangan biarkan rakyat merasa terus-menerus dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi yang diumumkan secara mendadak," pungkas perwakilan fraksi tersebut.(FRA)
Editor : Fikri
