KLIKSUKABUMI.COM – Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sukabumi yang tak kunjung membaik memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat.
Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi sasaran utama karena dianggap tidak memiliki arah perencanaan yang jelas serta minim respons terhadap keluhan warga.
Aktivis lingkungan, Feri Permana, menilai ada ketidakjelasan peran kepemimpinan di tubuh Dinas PU saat ini. Menurutnya, posisi strategis tersebut seharusnya diisi oleh sosok yang progresif dalam mengeksekusi pembangunan jalan yang menjadi urusan krusial bagi ekonomi dan pendidikan.
"Melihat kondisi Sukabumi saat ini kaitan dengan infrastruktur jalan, tentunya kita melihat ada kesalahan dari Kepala Dinas PU. Kami amati Kepala Dinas PU ini tidak jelas bekerjanya di ranah mana. Dari perencanaannya juga kita tidak melihat, padahal ia baru diangkat, tapi seolah-olah sosoknya tidak ada," ujar Feri dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Feri juga mengungkap temuan di lapangan mengenai kedisiplinan sang kepala dinas yang disinyalir jarang berada di kantor. Hal ini, menurutnya, sangat merugikan masyarakat dan hanya menambah beban kerja Bupati.
"Informasi yang kami terima, Kepala Dinas PU jarang ngantor. Saya cek juga ke kantor dinas PU, tidak pernah mendengar atau melihat (keberadaan Kadis). Saya selaku masyarakat menyayangkan hal ini, seharusnya ketika diangkat harus lebih progresif agar tidak menjadi beban kepala daerah," tambahnya.
Kritik lebih pedas datang dari Presidium Aktivis Muda Sukabumi (AMUSI), Ronal Saepul. Ia menilai Dinas PU Kabupaten Sukabumi sangat lamban dan tidak responsif, bahkan terhadap kerusakan jalan yang sudah viral di media sosial.
Ronal menyoroti adanya dugaan inefisiensi anggaran pada pos jasa pengadaan survei jalan dan jembatan tahun 2024-2025 yang dinilai tidak perlu.
"Padahal mereka itu ada jasa pengadaan survei jalan, jadi survei jalan rusak itu ada, itu di tahun 2024-2025 ada anggarannya. Seharusnya itu tidak perlu dianggarkan, cukup pejabat fungsional atau PNS yang lewat ya dilaporkan saja. Mereka pasti orang Sukabumi dan pasti melintasi jalan-jalan tersebut," cetus Ronal.
Ia juga meragukan kualitas pengerjaan proyek di lapangan. Ronal menduga pengawasan dari Dinas PU sangat lemah sehingga spesifikasi bangunan sering kali tidak sesuai standar.
"Ditambah kualitas jalan bagaimana pengawasannya, kalau berbicara spek saya berani bertaruh hampir tidak ada yang sesuai.
Padahal di dalamnya ada perencanaan hingga dokumen pendukung yang seharusnya membuat pekerjaan lebih sempurna, tapi kenyataannya seolah-olah hanya berbagi kue anggaran APBD saja," tegasnya.
Prioritas yang Salah: Kantor Dipercantik, Jalan Dibiarkan Rusak
Berdasarkan pengamatannya terhadap postur anggaran, Ronal melihat adanya ketidakpahaman Dinas PU terhadap tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik.
Alih-alih memperbaiki jalan rusak, anggaran justru terserap untuk renovasi kantor.
"Mereka hanya mempercantik kantor UPTD-UPTD-nya saja, bukan mempercantik jalan-jalan di Kabupaten Sukabumi. Itu kan berarti dinas PU tidak paham dengan tugas dan fungsinya," kata Ronal.
Ronal memperingatkan bahwa tindakan inefisiensi di tengah masa efisiensi anggaran bisa berujung pada ranah hukum karena berpotensi merugikan negara.
"Harus dicatat bahwa Dinas PU itu pelayan masyarakat di mana tindak tanduknya itu ada akibat hukum. Kita curiga ada unsur kerugian negaranya. Kegiatan non-prioritas saat efisiensi itu kan korupsi, dalam hal ini Dinas PU melakukan inefisiensi di mana seharusnya ada skala prioritas," pungkasnya.
Desakan Evaluasi Jabatan
Atas berbagai rapor merah tersebut, para aktivis mendesak Bupati Sukabumi untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk melakukan evaluasi total hingga penggantian Kepala Dinas PU.
"Kami berharap kepala daerah, khususnya Bupati, melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas PU saat ini. Bila perlu diganti kembali karena akan menjadi beban berat untuk Bupati," tutup Feri Permana.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Dinas PU Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan klarifikasi terkait kritik dan tudingan tersebut.
Reporter : F. Alfi
Editor : Fikri
