KLIKSUKABUMI.COM – Implementasi kebijakan pemerataan penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menuai kritik di lapangan. Kebijakan ini dinilai memicu ketidakpastian bagi mitra penyedia jasa makanan (SPPG) yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan pihak sekolah.
Ricky Julius, pengelola SPPG Warnasari di Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, menyayangkan adanya kesan pemutusan kerja sama sepihak akibat kebijakan sinkronisasi terbaru.
Menurutnya, langkah ini merusak kondusifitas yang sudah terbangun selama tujuh bulan terakhir, khususnya dengan mitra seperti SMK Negeri 1 Sukabumi.
"Adanya pemerataan ini membuat kita seolah dipaksa melepas (mitra), padahal poinnya dengan SMK 1 ini sudah sangat kondusif. Tidak ada permasalahan sedikitpun. Bahkan pihak sekolah sudah mengirimkan surat penolakan karena mereka sudah nyaman dengan pelayanan dan portofolio kami," ujar Ricky saat ditemui di Sukabumi, Kamis (15/01/2026).
Ricky menekankan bahwa memindahkan operasional dapur ke pihak lain memiliki risiko tinggi terkait keamanan pangan. Saat ini, dapurnya hanya berjarak 2,7 kilometer dari sekolah. Ia khawatir jika dipindahkan ke lokasi yang lebih jauh, kualitas layanan akan menurun.
"Melayani sekolah itu tidak mudah. Menjaga servis agar tidak terjadi keracunan itu ada proses adaptasinya. Jangan sampai regulasi ini justru memindahkan ke dapur yang pihak sekolah sendiri belum tahu kualitasnya," tegas Ricky.
Aturan Radius 6 KM dan Batas Teritorial
Menanggapi polemik tersebut, Koordinator Wilayah BGN Kota Sukabumi, Septo Suharyanto, menjelaskan bahwa langkah sinkronisasi ini merupakan mandat dari Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2025 dan Juknis Tata Kelola MBG 2026.
Berdasarkan aturan per 29 Desember 2025, distribusi makanan wajib memenuhi kriteria radius maksimal 6 kilometer atau waktu tempuh maksimal 30 menit.
"Kami melakukan sinkronisasi agar tertib sesuai juknis. Saat ini ditemukan distribusi yang melintas batas administrasi kabupaten dan kota. Data kami menunjukkan ada sekitar 40-an penerima manfaat yang lintas wilayah dan sedang kita rapikan secara bertahap agar sesuai teritorialnya," jelas Septo.
Septo menambahkan bahwa sebagai institusi yang relatif baru, BGN terus melakukan penyempurnaan sistem. Di Kota Sukabumi sendiri, tercatat sudah ada 46 SPPG yang beroperasi dan dipantau secara digital.
"Kita selesaikan melalui sinkronisasi data ini agar tetap kondusif di wilayah. Memang tidak bisa langsung (merata) karena juknisnya juga baru, tapi kita upayakan mufakat bersama agar program ini berjalan sempurna kedepannya," pungkasnya.
Hingga saat ini, BGN terus melakukan dialog dengan para mitra untuk memastikan transisi berjalan lancar tanpa mengganggu distribusi nutrisi bagi para siswa di Sukabumi.(FRA)
