KLIKSUKABUMI.COM – Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menyoroti sejumlah persoalan krusial yang menghambat iklim investasi di wilayah Jawa Barat, mulai dari lambatnya perizinan hingga polemik penetapan upah yang dinilai tidak transparan.
Hal tersebut mencuat dalam agenda silaturahmi pengurus APINDO Wilayah B4 SUCI (mencakup 10 DPK di antaranya Bogor, Bekasi, Karawang, hingga Sukabumi) yang digelar di Hotel Taman Sari, Kota Sukabumi, Sabtu (20/12).
Ning mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai hambatan birokrasi yang dialami para pengusaha di daerah.
Banyak investor yang mengeluhkan proses perizinan, termasuk sertifikasi SNI dan izin SIPA (air tanah), yang tak kunjung usai meski sudah menunggu hingga delapan bulan.
"Ada investasi yang izinnya 8 bulan belum keluar. Padahal mereka ingin cepat produksi dan ekspor. Kalau izin terlalu lama, mereka kehilangan momentum pasar dan posisi itu akan langsung diisi oleh kompetitor. Ini sangat disayangkan," tegas Ning Wahyu, di Kota Sukabumi, Sabtu (20/12/2025).
Kritik atas Politisasi Upah
Terkait isu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Ning menyoroti adanya kecenderungan "politisasi" yang merugikan dunia usaha.
Menurutnya, proses di Dewan Pengupahan seringkali tidak berjalan berimbang karena unsur pemerintah cenderung berpihak pada satu sisi melalui mekanisme voting yang dianggap tidak adil bagi pengusaha.
"Kami ingin pemerintah hadir sebagai penengah, bukan berpihak. Saat ini, posisi pengusaha di Dewan Pengupahan hanya sepertiga. Kalau voting, pasti kita kalah. Seharusnya kembali saja ke undang-undang dan fakta lapangan, seperti kemampuan pengusaha dan situasi ekonomi domestik serta global," tambahnya.
Tantangan Global dan Sektor Padat Karya
Di tengah penurunan daya beli global akibat perang dan bencana alam, Ning mengingatkan bahwa pengusaha butuh kepastian atau visibility untuk bertahan, terutama di sektor padat karya seperti garmen dan boneka yang banyak menyerap tenaga kerja di Sukabumi.
"Pengusaha butuh visibilitas. Kami harus tahu proyeksi satu hingga tiga tahun ke depan. Kalau aturan upah berubah-ubah setiap tahun, kami sulit menghitung proyeksi investasi," jelasnya.
Meski demikian, APINDO menyambut baik masuknya investor baru di sektor makanan dan garmen di Sukabumi, serta berharap pembangunan infrastruktur jalan tol dapat segera rampung untuk mempercepat mobilitas logistik.
"Kuncinya adalah kolaborasi multi-helix. Pemerintah daerah, kepolisian, dan media harus bergandengan tangan menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi investor," pungkasnya.
Reporter: FRA
