Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, ini turut dihadiri oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar, jajaran anggota DPRD, serta unsur Forkopimda.
"Rapat paripurna ini adalah momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan anggaran dengan arah pembangunan daerah kita," ujar Budi Azhar saat memimpin rapat.
Selain menyepakati APBD 2027, DPRD juga menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait evaluasi Perubahan APBD 2026.
Budi Azhar menyoroti pentingnya penyesuaian belanja akibat adanya penurunan penerimaan bagi hasil dari pemerintah provinsi.
"Pemerintah daerah harus merealokasi anggaran ke program prioritas, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur," tegas Budi menanggapi kondisi keuangan daerah.
Setelah disetujui bersama, Raperda APBD 2027 belum bisa langsung ditetapkan. Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Wawan Godawan Saputra, menjelaskan langkah selanjutnya terkait dokumen tersebut.
"Raperda APBD 2027 ini selanjutnya akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan," jelas Wawan.
Pada agenda terakhir, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan Nota Pengantar terkait perubahan susunan perangkat daerah. Hal ini dinilai penting untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan masyarakat.
"Perubahan susunan perangkat daerah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ke depannya," kata Bupati Asep Japar.
Selanjutnya, pembahasan mengenai perubahan susunan perangkat daerah ini akan dikaji lebih dalam oleh DPRD bersama pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku. (FRA)
