Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, meminta pemerintah desa setempat segera memfasilitasi mediasi antara warga terdampak dan pemilik usaha peternakan.
"Kami berharap pemerintah desa segera melakukan dialog untuk memediasi permasalahan warganya sehingga menghasilkan win-win solution. Kami akan memonitor dan berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Nagrak," ujar Iwan
Iwan juga menanggapi kabar terkait aduan warga ke DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ia mengaku Komisi I belum menerima surat pengaduan tersebut secara resmi.
"Saya di Komisi I belum menerima surat pengaduan tersebut. Mungkin oleh pimpinan DPRD, surat pengaduannya didisposisikan ke Komisi II yang merupakan mitra DLH," jelasnya.
Pemilik kandang ayam, Taufiq Yuda Handayana, sebelumnya menyatakan terbuka untuk mencari solusi bersama warga, termasuk mengkaji opsi relokasi kandang. Namun, ia mengajukan sejumlah persyaratan yang perlu disepakati bersama kedua belah pihak.
Sementara itu, Kepala Desa Darmareja, Cecep, menyampaikan bahwa keberadaan kandang ayam milik warga tersebut sejatinya sudah ada lebih dulu ketimbang kawasan perumahan.
"Sebenarnya lebih dulu berdiri kandang ayam milik masyarakat ketimbang perumahan. Bila tidak salah, bangunan kandang lebih dahulu berdiri ketika zaman kepala desa sebelum saya," kata Cecep, Senin (19/10/2026).
Kendati demikian, Cecep mengaku belum mengecek secara detail terkait dokumen perizinan kandang maupun perumahan tersebut. Ia menyebut pihak DLH dijadwalkan meninjau langsung ke lokasi kandang pada hari ini.
"Perihal izin juga saya belum kontrol. Menurut informasi, hari ini akan ada kunjungan dari Dinas Lingkungan Hidup ke lokasi kandang," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, dinas terkait seperti DLH, Dinas Peternakan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi belum memberikan tanggapan resmi terkait status perizinan usaha maupun tindak lanjut atas keluhan warga.(Fan)
