 |
| Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman Rapat Bersama Tim Percepatan UHC Provinsi Jawa Barat di Gedung Negara Pendopo Sukabumi (Sumber : Istimewa) |
KLIKSUKABUMI.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi terus mematangkan langkah strategis untuk mempercepat capaian Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta. Langkah ini dilakukan melalui penguatan sinergi bersama Tim Percepatan UHC Provinsi Jawa Barat guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang bermutu, adil, dan terjangkau.
Strategi percepatan ini dibahas mendalam dalam pertemuan koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Kecamatan Warudoyong, Selasa (7/7/2026).
Di balik upaya percepatan tersebut, Pemkab Sukabumi mengakui tengah menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat. Ade Suryaman menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penyesuaian signifikan akibat besarnya alokasi dana untuk penanganan pasca bencana alam sepanjang tahun 2024 dan 2025.
Bencana tersebut diketahui telah merusak ribuan rumah yang tersebar di 36 kecamatan di wilayah Sukabumi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kapasitas APBD dalam menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Meski demikian, Ade menegaskan bahwa komitmen pemerintah tidak luntur untuk menjamin kesehatan warga.
"Meskipun kondisi fiskal daerah sedang teruji akibat dampak bencana, kami tetap berkomitmen penuh mencari solusi lintas sektoral agar hak kesehatan warga tetap terpenuhi," ujar Ade Suryaman.
Dalam upaya mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keakuratan data menjadi sorotan utama.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, menegaskan bahwa data kependudukan yang valid adalah fondasi utama dalam menentukan kepesertaan.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi, Nora D. Manurung. Ia menekankan perlunya proses validasi data peserta secara berkala. Langkah ini krusial agar penyaluran bantuan iuran dari pemerintah dapat tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi warga yang membutuhkan.
Sebagai langkah konkret, tim teknis dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sukabumi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dijadwalkan akan menggelar pertemuan lanjutan (desk).
Pembahasan tersebut akan difokuskan pada beberapa poin utama, antara lain penyusunan regulasi daerah untuk mendukung percepatan UHC.
Penyesuaian anggaran (addendum) agar alokasi bantuan iuran tetap berjalan efektif dan optimalisasi peran swasta melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Melalui kolaborasi lintas sektor yang matang ini, Pemkab Sukabumi optimistis perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh warga dapat segera terwujud demi terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan tangguh.(FRA)
Editor : Fikri
