KLIKSUKABUMI.COM – Situasi politik di Kota Sukabumi kian memanas. Usai menggelar aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk "Aksi 2.6.26" di depan Balai Kota hingga Selasa (2/6/2026) malam, ratusan massa dari Forum Ketua RT/RW se-Kota Sukabumi kini mengalihkan fokus perjuangan mereka ke Gedung DPRD Kota Sukabumi.
Rencananya, massa akan mendatangi gedung legislatif tersebut pada Rabu (3/6/2026) pukul 14.00 WIB. Langkah ini diambil untuk mengawal langsung proses politik terkait hak angket yang bertujuan memproses pemakzulan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
Kepastian pertemuan ini didapat setelah pihak kepolisian memfasilitasi dialog antara perwakilan massa dengan pihak DPRD, sekaligus membatalkan rencana pendirian tenda keprihatinan di lokasi unjuk rasa.
"Alhamdulillah, malam ini telah difasilitasi oleh pihak kepolisian bahwasanya memang tidak memungkinkan bila dipertemukan dengan DPRD saat ini. Jadi besok ada perjanjian dipertemukan di jam 2 siang dengan jajaran DPRD Kota Sukabumi," ujar Perwakilan Forum RT/RW Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi Prawira, Selasa (2/6/2026) malam.
Levi menegaskan bahwa saat ini pergerakan mereka berfokus penuh pada pengawalan hak angket di parlemen. Sejauh ini, draf pemakzulan telah mendapatkan dukungan dari tujuh anggota dewan yang berasal dari tiga fraksi, yakni PKS, PPP, dan PKB.
"Jadi kita fokus sekarang ke hak angket dalam rangka pemakzulan Pak Wali Kota Sukabumi, yang dalam hari ini sudah ditandatangani oleh 7 Dewan Perwakilan Daerah. Dan kemudian kami masih menunggu dari fraksi-fraksi lain," tuturnya.
Ketegangan ini bermula dari sikap Pemerintah Daerah yang dianggap merendahkan legitimasi pengurus RT dan RW. Selain itu, massa merasa kecewa dengan jawaban Wali Kota terkait ketidakjelasan tunjangan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) serta janji dana abadi yang dinilai tidak memuaskan.
Kekecewaan massa sempat memuncak hingga terjadi aksi vandalisme terhadap fasilitas daerah saat mereka menunggu anggota dewan yang tak kunjung hadir menemui pengunjuk rasa.
"Ini pada intinya adalah gejolak dari kekesalan dan kekecewaan teman-teman massa aksi. Karena pada saat aksi di Balai Kota, teman-teman DPRD menyetujui penandatanganan hak angket. Akan tetapi, pada saat diserahkan draf, tidak mau menandatangani. Sehingga kami menunggu dari jam 1 siang sampai malam hari mereka tidak kunjung datang," jelas Levi mengklarifikasi insiden tersebut.
Posisi Wali Kota Ayep Zaki semakin terjepit. Selain ancaman pemakzulan melalui jalur politik di DPRD, ia juga diterpa isu hukum. Berbagai elemen masyarakat dikabarkan siap melaporkan Wali Kota atas dugaan penistaan agama serta indikasi praktik kolusi dan korupsi.
Menyikapi agenda krusial besok siang, Forum RT/RW berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif. Mereka berencana hanya akan mengirimkan delegasi resmi ke DPRD tanpa pengerahan massa secara besar-besaran.
"Tadi sih kalau misalkan Pak Wakapolres bilang, ya cukup perwakilannya saja. Ya pada intinya karena memang rangkaiannya masih sama, penanggung jawabnya adalah forum, ya setidaknya kami atas nama Forum RT/RW ya paling mendampingi teman-teman LSM, ormas, dan sebagainya untuk melanjutkan proses hak angket ini," pungkas Mauly.(FRA)
Editor : Fikri
