BSYpTfG6GpWoBUW6GpCiGpW5BY==
Terkini
klik

Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara Masih Terganjal Moratorium Pusat, 290 Daerah Masih Antre

Salah satu poin krusial yang harus diperhatikan adalah kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara Masih Terganjal Moratorium Pusat, 290 Daerah Masih Antre
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan (Sumber : Kliksukabumi)
KLIKSUKABUMI.COM – Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) dipastikan belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. 

Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menegaskan bahwa kebijakan pemekaran wilayah hingga saat ini masih terkunci oleh kebijakan moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat.

Meskipun secara prinsip pihak legislatif mendukung langkah tersebut mengingat luasnya geografis Kabupaten Sukabumi, pria yang akrab disapa Hergun ini mengingatkan bahwa prosesnya tidak sesederhana persetujuan administratif.

"Memang Sukabumi ini merupakan kabupaten yang luas kedua setelah Banyuwangi. Namun karena kondisinya masih moratorium, jadi tidak serta-merta hanya urusan persetujuan Mendagri saja," ujar Hergun saat ditemui di UMMI Sukabumi, Sabtu (2/5/2026).

Fokus pada Kemandirian Fiskal dan PAD

Hergun menyoroti bahwa salah satu poin krusial yang harus diperhatikan adalah kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pemekaran bukan sekadar membagi wilayah secara administratif, melainkan membagi potensi ekonomi agar tidak membebani APBN secara berlebihan.

Ia menekankan pentingnya kajian mendalam mengenai pembagian aset dan sumber pendapatan antara wilayah utara dan selatan.

"Jangan lupa, PAD-nya itu kan terbagi antara selatan dengan utara. Jadi berapa yang harus ditutupi oleh pemerintah? Ini sebetulnya harus dikaji lebih matang lagi," jelasnya.

Ratusan Daerah Menanti Nasib Serupa

Kondisi tertundanya pemekaran ini tidak hanya dialami oleh Sukabumi. Saat ini, tercatat ada sekitar 290 daerah di seluruh Indonesia yang tengah mengajukan tuntutan serupa agar moratorium segera dicabut.

Namun, masifnya desakan tersebut tetap harus berbenturan dengan realitas kemampuan keuangan negara. Hergun pun menegaskan hingga saat ini belum ada "lampu hijau" atau pembahasan resmi di parlemen mengenai pencabutan moratorium tersebut.

"Sinyal pencabutan moratorium untuk Sukabumi? Belum ada. Tidak bisa Sukabumi saja, ada 290 daerah seluruh Indonesia. Sampai saat ini belum ada pembahasan di DPR," pungkas Hergun menutup pembicaraan.(FRA)




Editor: Fikri
Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara Masih Terganjal Moratorium Pusat, 290 Daerah Masih Antre
Periksa Juga
Next Post
Tautan berhasil disalin