KLIKSUKABUMI.COM – Kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi yang menolak permohonan penggunaan Lapangan Merdeka untuk pelaksanaan salat Idulfitri bagi warga Muhammadiyah menuai kritik pedas.
Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sukabumi Raya, Diki Agustina, menyebut insiden ini sebagai rapor merah bagi narasi toleransi di wilayah tersebut.
Diki menilai, penolakan tersebut berbanding terbalik dengan predikat "Kota Toleransi" yang selama ini disematkan pada Kota Sukabumi.
Menurutnya, tindakan Pemkot merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak beribadah warga negara di ruang publik.
Diki mengungkapkan kekecewaannya mengingat adanya komitmen politik dari pimpinan daerah sebelumnya untuk memfasilitasi keberagaman.
Ia menyayangkan ketiadaan solusi alternatif yang setara dari pihak pemerintah.
"Sangat ironis, Wali Kota sebelumnya berkomitmen dalam janji politik untuk memfasilitasi perbedaan tersebut. Namun saat momentum tiba, muncul penolakan tanpa transparansi alasan yang kuat dan tanpa solusi alternatif yang setara," tegas Diki dalam keterangan resminya, Kamis (19/3/2026).
Lapangan Merdeka sebagai Ruang Publik
PC IMM menekankan bahwa Lapangan Merdeka merupakan aset publik yang seharusnya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan organisasi keagamaan.
Pembatasan akses ini dinilai mencederai legitimasi pemerintah sebagai pengayom masyarakat.
"Jika akses dibatasi bagi kelompok tertentu untuk ibadah, maka yang runtuh bukan hanya rasa keadilan, tetapi juga legitimasi pemerintah sebagai pengayom semua golongan," tambah Diki.
Menagih Bukti Nyata Toleransi
Menutup pernyataannya, PC IMM Sukabumi Raya mendesak Wali Kota untuk segera memberikan klarifikasi terbuka.
Mereka menuntut pemerintah tidak hanya menggunakan istilah "toleransi" sebagai hiasan kata semata.
"Klaim tersebut kini patut dipertanyakan, bahkan layak dianggap sebagai slogan kosong yang tidak tercermin dalam praktik kebijakan," ujar Diki.
Ia menambahkan, toleransi bukan diuji ketika semua seragam, tetapi justru ketika ada perbedaan. Jika tidak ada perubahan, publik berhak menyimpulkan bahwa 'Kota Toleransi" di Sukabumi hanyalah ilusi.(FRA)
Editor : Fikri
