KLIKSUKABUMI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memberikan klarifikasi terkait polemik izin penggunaan Lapangan Merdeka (Lapdek) untuk pelaksanaan salat Idulfitri 1447 Hijriah oleh jemaah Muhammadiyah, Jumat (20/3/2026).
Pemkot mengakui adanya celah dalam pemetaan potensi perbedaan waktu lebaran tahun ini.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak memprediksi akan adanya perbedaan jadwal yang signifikan.
Hal ini berkaca pada pengalaman tahun 2025 di mana Idulfitri dirayakan secara serentak oleh pemerintah dan seluruh organisasi masyarakat (ormas) Islam.
Bobby menjelaskan bahwa koordinasi penggunaan fasilitas publik pada tahun sebelumnya berjalan tanpa hambatan karena keseragaman waktu.
Namun, kondisi tersebut justru membuat pemerintah kurang waspada terhadap potensi perbedaan di tahun 2026.
"Tahun 2025 kan kita memang berbarengan. Jadi mungkin ini juga yang menjadikan kami di tahun 2026 ini tidak mengantisipasi itu. Kita pikir ini akan bisa jadi sama, jadi mungkin ya ini juga pengingat untuk kami," ujar Bobby Maulana saat ditemui di halaman Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Jumat (20/3/2026).
Karena adanya perbedaan jadwal tersebut, Bobby menegaskan bahwa Pemkot Sukabumi memilih untuk tetap tegak lurus mengikuti arahan vertikal dari pemerintah pusat terkait prosedur penggunaan aset daerah.
Status Lapangan Merdeka Sebagai Aset Negara
Menanggapi tudingan yang beredar, Bobby menekankan bahwa pembatasan izin di Lapangan Merdeka murni didasari pertimbangan administratif, bukan bentuk intoleransi terhadap kelompok tertentu.
Sebagai aset negara, penggunaan lapangan tersebut harus menyelaraskan dengan ketetapan resmi pemerintah.
"Lapang Merdeka memang lapang publik, tapi biar bagaimanapun itu aset negara. Ketika dilaksanakan acara sakral yang menunggu kabar dari Kementerian Agama, maka Pemkot mengambil keputusan mengikuti pemerintah pusat sesuai hasil sidang isbat," jelasnya.
Langkah Evaluasi dan Musyawarah Kedepan
Kepadatan jemaah yang meluber hingga ke jalan raya saat pelaksanaan salat Id di halaman UMMI menjadi sorotan tajam.
Menanggapi hal tersebut, Bobby memastikan Pemkot akan segera melakukan evaluasi total agar manajemen fasilitas publik saat hari besar keagamaan di masa depan bisa lebih akomodatif.
"Kedepannya insyaallah kita akan bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan sehingga lebih baik lagi. Dalam waktu dekat kita akan berbicara dengan seluruh stakeholder, baik dari MUI, Kemenag, maupun ormas Islam lainnya," pungkas Bobby.(FRA)
Editor : Fikri
