KLIKSUKABUMI.COM – Situasi di Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi kian memanas seiring dengan penolakan keras warga terhadap proyek pengeboran panas bumi (geothermal).
Meski sempat diklaim mendapatkan dukungan pada sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Daya Mas Cisolok Geothermal pada Kamis (12/2) lalu, mayoritas warga dari enam kampung terdampak menyatakan tetap konsisten menolak proyek tersebut karena dinilai mengancam lingkungan dan ruang hidup mereka.
Penolakan ini bukan tanpa alasan. Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Sirnarasa merasa pihak perusahaan telah melangkahi prosedur sosial dan lingkungan sejak awal masuknya proyek tersebut setahun yang lalu.
Tokoh Masyarakat Desa Sirnarasa, Ustad Hilman (Ustad Embang), mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak perusahaan yang sudah beroperasi di lapangan selama lebih dari satu tahun tanpa adanya sosialisasi formal kepada warga maupun tokoh masyarakat setempat.
"Jangankan masyarakat kecil, tokoh-tokohnya saja tidak ada undangan sosialisasi. Kami minta bukti izinnya mana, tapi perusahaan tidak memberikan surat izin. Bahkan mereka mengklaim tidak memerlukan izin dari masyarakat. Padahal kami yang punya wilayah, masa rumah kami mau dirusak tapi kami tidak dilibatkan?" tegas Ustad Hilman.
Selain masalah perizinan, warga menyoroti beberapa risiko besar yang membayangi jika proyek ini dipaksakan, di antaranya potensi kerusakan hutan dan pencemaran sumber air, ancaman penggusuran lahan sawah milik warga dan kekhawatiran akan polusi udara dan kebisingan di lingkungan pemukiman serta kerusakan infrastruktur akibat aktivitas alat berat yang dikhawatirkan merusak akses jalan desa.
Kesepakatan di Atas Materai yang "Dikhianati"
Warga tercatat telah melakukan aksi demonstrasi sebanyak tiga kali di kantor desa. Puncaknya, aksi tersebut menghasilkan kesepakatan tertulis penolakan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Camat, Kapolsek, dan perwakilan Kodim di atas materai, bersama dengan sekitar seribu warga dari enam kampung, yakni Cisarua, Sirnarasa, Ciganas, Panguyangan, Ciempang, dan Gunung Kuntang.
Namun, ketenangan warga kembali terusik setelah adanya upaya sosialisasi susulan baru-baru ini yang dinilai sebagai upaya sepihak untuk "membuka pintu" kembali.
Ridwan Gunawan, Ketua Forum Masyarakat Desa Sirnarasa, menyebutkan bahwa kehadiran warga dalam kegiatan sosialisasi terbaru tersebut tidak mewakili suara mayoritas terdampak.
"Masyarakat yang datang tadi mungkin dari lingkungan yang tidak terdampak langsung. Warga yang kemarin demo tetap pada pendiriannya menolak karena menganggap masalah sudah selesai dengan adanya tanda tangan kesepakatan penolakan sebelumnya," ujar Ridwan.
Mengadu ke Gubernur Jawa Barat
Untuk memperkuat posisi tawar, masyarakat Desa Sirnarasa kini telah berkoordinasi dengan tim kuasa hukum Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Berkas penolakan warga beserta tanda tangan resmi pemerintah setempat telah diserahkan agar aspirasi mereka didengar langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Warga berharap dengan keterlibatan Gubernur KDM, perlindungan terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat adat/lokal di Cikakak dapat lebih terjamin dari ekspansi proyek yang tidak diinginkan warga.
Reporter : F. Alfi
Editor : Fikri
