KLIKSUKABUMI.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi memperketat pengawasan terhadap proses pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3.
Langkah preventif ini diambil untuk memangkas ruang gerak spekulan tanah serta membendung penyebaran informasi palsu di tengah masyarakat.
Dalam musyawarah strategis yang digelar di Ruang Rapat Universitas Nusa Putra, Cisaat, Rabu (11/2/2026), Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, memberikan instruksi khusus kepada seluruh jajaran dinas hingga kepala desa.
Ia meminta adanya penyelarasan informasi agar warga terdampak di sepanjang ruas Parungkuda hingga Sukabumi Barat mendapatkan data akurat langsung dari pintu pemerintah.
"Musyawarah ini penting agar tidak ada kesalahpahaman. Semua informasi harus dibuka seluas-luasnya. Jangan sampai muncul isu-isu tidak bertanggung jawab yang justru menghambat dan meresahkan masyarakat," tegas Andreas.
Meski dorongan untuk percepatan pembangunan sangat kuat, saat ini progres fisik di lapangan masih tertahan kendala administrasi formal.
Pihak Trans Jabar Tol (TJT) mengonfirmasi bahwa aktivitas pengadaan tanah belum dapat dilakukan secara teknis sebelum terbitnya dokumen Penetapan Lokasi (Penlok).
Perwakilan TJT, Yudi Ardiansyah, menjelaskan bahwa Penlok merupakan pondasi hukum utama bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun pihak pengembang untuk mengeksekusi tindakan di lapangan.
"Selama Penlok belum ditetapkan, BPN belum bisa bergerak, begitu juga kami. Seluruh tahapan masih menunggu keputusan tersebut sebagai dasar hukum utama," ungkap Yudi.
Pertemuan lintas sektoral yang turut dihadiri oleh DPRD Kabupaten Sukabumi dan Kepala BPN ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi pembebasan lahan.
Wilayah seperti Cisaat dan Cibolang Kaler menjadi fokus pantauan ketat karena posisinya yang strategis dan memiliki risiko gesekan sosial yang cukup tinggi.
Pemerintah daerah mengimbau keras agar masyarakat hanya memercayai informasi resmi yang dikeluarkan oleh Pemkab Sukabumi atau BPN.
Upaya ini diharapkan dapat melindungi warga dari potensi kerugian materiil maupun imateriil akibat klaim sepihak dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
Reporter : F. Alfi
Editor : Fikri
