KLIKSUKABUMI.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah berani untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan resmi melarang penanaman kelapa sawit di seluruh wilayah Jawa Barat. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK.
Langkah ini diambil guna memastikan pengembangan sektor perkebunan di Jawa Barat selaras dengan fungsi agroekologis wilayah tersebut sebagai kawasan resapan air nasional.
Pengamat Kebijakan Pertanian dari IPB University, Prima Gandhi, memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan ini. Menurutnya, karakteristik topografi Jawa Barat yang didominasi perbukitan sangat tidak cocok untuk tanaman sawit yang memiliki konsumsi air sangat tinggi.
"Larangan ini penting karena tanaman sawit cenderung mengubah keseimbangan hidrologi tanah. Di wilayah Jawa Barat yang menjadi daerah resapan air, sawit berpotensi memperparah risiko banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau," ujar Prima Gandhi dalam keterangannya, Sabtu (3/1/2026).
Meski larangan telah diterbitkan, pemerintah menghadapi tantangan besar terkait luasan lahan yang sudah ada. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total luas perkebunan sawit di Jawa Barat saat ini mencapai 15,85 ribu hektare.
Kabupaten Sukabumi menjadi pusat perhatian utama. Di wilayah ini, ekspansi sawit tercatat melonjak drastis hampir dua kali lipat, dari 45.341 hektare pada 2016 menjadi 99.448 hektare pada 2024.
Prima Gandhi memperingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan nasib para petani lokal di wilayah terdampak seperti Sukabumi dan Bogor yang selama ini menggantungkan hidup pada sawit.
"Banyak petani rakyat atau perusahaan di Sukabumi dan Bogor menanam sawit karena pertimbangan historis dan ekonomi yang menjanjikan. Jika pemerintah memaksa alih komoditas tanpa dukungan finansial dan pasar alternatif, kebijakan ini bisa melemahkan ekonomi pertanian," tegasnya.
Solusi Transisi: Dari Sawit ke Komoditas Hijau
Agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi ekonomi daerah, Prima menyarankan agar Pemprov Jabar segera menyusun strategi transisi yang adil. Ia mendorong diversifikasi ke tanaman yang lebih ramah lingkungan namun memiliki nilai ekspor tinggi, seperti kopi, teh, pala, kakao, atau tanaman obat.
Keberhasilan aturan ini, menurut Prima, bergantung pada tiga pilar utama yaitu,
peta komoditas unggulan dengan menentukan tanaman pengganti yang sesuai lahan.
Pembiayaan hijau: dengan memberikan alses modal bagi petani yang beralih komoditas dan kemitraan riset, berKolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menciptakan rantai nilai baru.
"Pemerintah Jawa Barat perlu menyiapkan rantai nilai baru yang berkelanjutan agar lingkungan terjaga dan kesejahteraan petani tetap terjamin," tutupnya.(FRA)
