KLIKSUKABUMI.COM - DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Palabuhanratu, Senin (16/11/2026).
Rapat terbuka tersebut menyepakati empat agenda krusial, mulai dari penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda, pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027, hingga tindak lanjut evaluasi Gubernur Jawa Barat atas APBD 2027.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali bersama Wakil Ketua II H Usep. Turut hadir Bupati Sukabumi Asep Japar, jajaran anggota dewan, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Sukabumi.
Adapun dua raperda yang resmi disetujui menjadi perda yakni Raperda tentang Desa (Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026) serta Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menegaskan bahwa seluruh produk hukum dan keputusan yang telah disepakati bersama eksekutif tersebut akan segera diproses sesuai tahapan aturan yang berlaku.
"Raperda yang telah disetujui bersama ini akan segera diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapemperda, Komisi I, Badan Anggaran, Pemerintah Daerah, serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras mendukung kelancaran proses pembahasan," ujar Budi Azhar Mutawali usai memimpin jalannya rapat paripurna.
Selain pengesahan dua perda, forum paripurna juga menetapkan Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026 yang dibacakan juru bicara Bapemperda, Bayu Permana. Terdapat sembilan raperda prioritas yang akan dibahas sepanjang 2027, terdiri dari lima usulan prakarsa DPRD dan empat prakarsa Pemerintah Daerah.
Lima raperda inisiatif DPRD mencakup Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Tata Kelola dan Penyehatan BUMD, Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S), Perubahan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Sementara empat usulan Pemda meliputi Pertanggungjawaban APBD 2026, Perubahan APBD 2027, APBD 2028, serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam rapat yang sama, pimpinan Badan Anggaran juga melaporkan rampungnya pembahasan penyempurnaan Raperda APBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.656-BPKAD/2026.
Sementara itu, Bupati Sukabumi Asep Japar dalam pendapat akhirnya menyambut baik disahkannya dua perda strategis inisiasi Komisi I tersebut. Ia menilai Perda tentang Desa akan menjadi payung hukum kuat bagi kemandirian desa, termasuk dalam tata kelola keuangan, aset, BUMDes, hingga perlindungan masyarakat hukum adat.
Sedangkan perubahan Perda Perangkat Daerah berfokus pada peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
"Kami berharap kebijakan yang disetujui hari ini dapat memberikan manfaat nyata bagi percepatan pembangunan demi mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah), serta sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD terus terjalin dengan baik," kata Asep Japar. (Red)
