Berbagai pihak hadir dalam pertemuan di Gedung Negara Pendopo tersebut, mulai dari pimpinan daerah, kepolisian, dinas terkait, hingga Dinas ESDM Jawa Barat.
Dalam kesempatan ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi secara terbuka membeberkan berbagai tantangan yang mengadang sektor industri padat karya.
Wakil Ketua I DPK APINDO Kabupaten Sukabumi, David FC Dharmadjaja, menyebut forum lintas sektor ini sebagai ruang diskusi yang sangat konstruktif. Para pengusaha akhirnya bisa memaparkan kondisi nyata di lapangan secara langsung.
"Ini adalah terobosan penting. LKS Tripartit bisa memberi masukan langsung soal kondisi ketenagakerjaan kepada pemangku kebijakan," terang David, Jumat (23/10/2026).
Pihak pengusaha memanfaatkan momen ini untuk menjabarkan kendala operasional yang dialami industri aktif maupun calon investor.
Respons dari pemerintah daerah pun terbilang sangat positif dan cepat tanggap dalam menampung aspirasi tersebut.
"Kami berkesempatan menyampaikan keluhan investasi. Wakil Bupati bahkan berjanji segera mengumpulkan dinas terkait pekan depan untuk mencari solusi," jelasnya.
Agar perbaikan iklim investasi lebih berkesinambungan, APINDO menyarankan pembentukan satuan tugas khusus.
Tujuannya adalah untuk mempercepat dan mengintegrasikan proses perizinan yang selama ini kerap menjadi batu sandungan.
"Pemerintah perlu membentuk tim pendampingan khusus bagi pengusaha dan calon investor. Tujuannya agar pengurusan izin lebih mudah dan nyaman," tegas David.
Merespons hal tersebut, Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, menegaskan komitmen pemerintahannya bersama Bupati Asep Japar untuk terus berbenah. Ia menyadari bahwa iklim investasi yang sehat adalah kunci kesejahteraan bersama.
"Kami selalu ingin menjadi lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, berbagai pembaruan terus kami lakukan," ujar Andreas.
Ia memastikan bahwa LKS Tripartit akan terus menjadi wadah komunikasi yang dipertahankan. Sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dinilai mutlak diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
"Semua masukan sudah dicatat untuk dibahas dan dievaluasi. Harapannya pengusaha, pemerintah, dan pekerja bisa sama-sama senang," pungkasnya. (FRA)
