KLIKSUKABUMI.COM - Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja di aula kantor Dinas Perhubungan, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Selasa (6/10/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menyatakan pihak legislatif pada prinsipnya menyetujui rencana anggaran yang dipaparkan. Namun, terdapat sejumlah catatan krusial, terutama mengenai pembangunan infrastruktur serta keselarasan program kerja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Pada prinsipnya kami menyetujui dengan beberapa catatan, yang paling utama terkait infrastruktur dan yang lainnya. Hubungan dengan RPJMD Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini harus jelas setiap tahun, karena ada tanggung jawab kita kepada masyarakat," kata Hamzah.
Ia menegaskan Komisi II siap mengawal dan memberikan dukungan penuh terhadap pengalokasian anggaran yang berorientasi pada kemaslahatan publik.
"Selama anggaran ini untuk kepentingan masyarakat umum, kami akan dukung," ujarnya.
Rapat kerja tersebut melibatkan berbagai instansi dan dinas teknis, di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Proyeksi Anggaran Turun
Di sisi lain, Hamzah membeberkan adanya tren penurunan postur APBD Kabupaten Sukabumi secara bertahap. Berdasarkan pemaparan dalam rapat, anggaran daerah diproyeksikan mengalami penyusutan pada 2027 mendatang.
"Kalau melihat dari laporan mereka tadi justru ada pengurangan. Dari APBD kita yang 2025 Rp4,7 sekian, 2026 Rp4 sekian, kemungkinan di 2027 nanti hanya Rp3,8-an (triliun)," ungkapnya.
Kendati dibayang-bayangi keterbatasan anggaran, Komisi II memastikan sektor pelayanan dasar dan program prioritas warga tetap menjadi fokus utama. Beberapa program yang disorot antara lain pembangunan hunian tetap (huntap) dan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
"Yang menjadi fokus kita justru terkait huntap, Rutilahu dan sebagainya. Itu menjadi prioritas kita. Karena selama kepentingan masyarakat, kita akan dorong full, dengan beberapa catatan," tutur Hamzah.
Ia mewanti-wanti agar penetapan prioritas anggaran tidak melenceng dari pemenuhan kebutuhan rakyat banyak.
"Bukan kepentingan kelompok tertentu," tegasnya. (Cr1)
