Foto : Rapat Paripurna DPRD kab Sukabumi HJKSRapat paripurna tersebut menjadi momentum penting untuk menguatkan komitmen bersama antara pihak legislatif dan eksekutif dalam mengakselerasi pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah merupakan buah dari kerja bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah, DPRD, hingga dunia usaha. Ia berharap momentum peringatan HJKS ke-156 melalui sidang paripurna ini semakin memperkuat sinergi interaktif antar-lembaga.
"Pembangunan daerah adalah hasil kerja bersama. Momentum HJKS ke-156 di ruang Paripurna ini harus menjadi penguat sinergi untuk melanjutkan pembangunan Sukabumi ke depan," ujar Budi Azhar.
Dalam forum rapat paripurna tersebut, Bupati Sukabumi H. Asep Japar memaparkan arah kebijakan strategis daerah yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mendorong program mendasar, mulai dari sektor infrastruktur melalui program TUMANINAH (Infrastruktur Mantap, Terintegrasi, dan Terarah), hingga penyediaan hunian layak lewat program Rumah Sakinah dan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).
"Memperingati hari jadi ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan momentum untuk mengukuhkan kembali tekad dan komitmen serta menguatkan sinergi dan kolaborasi membangun Kabupaten Sukabumi yang lebih maju dan sejahtera," tegas Asep Japar di hadapan anggota DPRD dan tamu undangan.
Ia menambahkan bahwa tema HJKS ke-156, "Memacu Agroindustri, Memajukan Pariwisata", menjadi fokus utama untuk mengoptimalkan potensi lokal agar memberikan dampak langsung pada ekonomi warga.
Apresiasi juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Asda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar, Sumasna. Ia mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi pada 2025 menunjukkan tren positif mencapai 5,69 persen, dengan sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang utama.
Selain itu, sidang paripurna ini mencatat berbagai raihan prestasi daerah, di antaranya penghargaan sektor pariwisata dan UMKM, predikat Kabupaten Layak Anak, serta capaian mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-12 kalinya. (Red)
