 |
| Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi Menutup Plang Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah V Jawa Barat Dengan Spanduk Besar (Sumber : Kliksukabumi) |
KLIKSUKABUMI.COM — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Sukabumi menggelar aksi demonstrasi dengan mendatangi Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diambil menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait karut-marut dan gangguan teknis pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Ketua PC PMII Kota Sukabumi, Fahmi Fauzi, menilai pelaksanaan SPMB tahun ini sarat masalah krusial yang merugikan hak-hak calon peserta didik. Menurutnya, ketidakstabilan sistem digital telah mencederai akses pendidikan yang layak bagi masyarakat.
"Banyak sistem yang dilihat, ada yang awalnya lulus, ternyata saat keesokannya dibuka jadi tidak lulus. Harusnya sebelum diterapkan kepada masyarakat, simulasi diuji kelayakannya," ujar Fahmi Fauzi, Jumat (24/7/2026).
Fahmi menambahkan, ketidakpastian digital ini tidak hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berdampak buruk pada psikologis anak hingga membuat sejumlah calon siswa enggan melanjutkan sekolah.
"Sangat merugikan bagi sekolah maupun peserta didik baru. Banyak yang akhirnya tidak ingin sekolah karena awalnya diterima di sekolah favorit, tetapi di sistem tiba-tiba jadi tidak lulus," tegasnya.
Berdasarkan data aduan yang dihimpun PMII, sedikitnya ada 10 warga Kota Sukabumi yang melaporkan kasus serupa. Selain menyoroti eror sistem server, mahasiswa juga mengecam buruknya respons dan komunikasi publik dari jajaran staf KCD dalam melayani aduan masyarakat.
"Ada 10 masyarakat yang mengeluhkan kepada kami bahwa anaknya yang awal lulus di sistem, sampai saat ini tidak lulus. Dan dari pihak KCD tidak ada komunikasi dengan baik," ungkap Fahmi.
Klarifikasi KCD Wilayah V Jabar
Menanggapi aksi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KCD Wilayah V Jawa Barat, H Mumuh, menyampaikan apresiasi atas sikap kritis mahasiswa dan menegaskan pihaknya terbuka terhadap segala bentuk aspirasi publik.
Terkait gangguan server SPMB, Mumuh menjelaskan bahwa kendala teknis tersebut terjadi karena sistem pengelolaan aplikasi terpusat langsung di tingkat Provinsi Jawa Barat.
"Sistem itu dipusatkan di provinsi. Memang beberapa waktu lalu sempat terjadi kendala jaringan, dan Pak Gubernur sudah meminta Disdik memperbaiki agar hak anak yang seharusnya lulus tetap tidak terkendala," jelas Mumuh.
Menanggapi fenomena status kelulusan yang berubah secara tiba-tiba, Mumuh mengimbau agar masyarakat tetap berpedoman pada jadwal resmi dan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat.
"Banyak informasi yang tidak sesuai juknis. Kelulusan yang beredar sebelum waktunya itu tidak bisa kami pertanggungjawabkan. Acuan resmi adalah yang sudah ditetapkan pemerintah," terangnya.
Selain persoalan sistem, pihak KCD juga angkat bicara mengenai isu dugaan jual beli kursi sekolah yang disuarakan oleh massa aksi. Mumuh menegaskan bahwa lembar praktik tersebut tidak ditemukan, namun ia tetap membuka pintu bagi siapa saja yang memiliki bukti valid.
"Sepengetahuan kami hal itu tidak terjadi. Namun kalaupun ada, mohon datanya dilaporkan kepada kami dan insya Allah kami akan cross-check langsung ke lapangan," pungkasnya.
Pihak KCD Wilayah V memastikan bahwa seluruh aspirasi tertulis dari PC PMII Kota Sukabumi akan segera diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat guna dijadikan bahan evaluasi menyeluruh demi perbaikan sistem SPMB di masa mendatang.(FRA)
Editor : Fikri
