KLIKSUKABUMI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai permasalahan yang tengah menjerat para nelayan. Mulai dari kelangkaan BBM bersubsidi hingga aturan benih bening lobster (BBL) yang dinilai membingungkan akan menjadi prioritas pembahasan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi antara Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi. Pertemuan berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jalan Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Jumat (3/7/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, mengatakan pihaknya memahami betul beratnya beban nelayan saat ini. Selain faktor hasil tangkapan yang tidak menentu, nelayan juga harus berjuang menghadapi sulitnya mendapatkan solar bersubsidi dan tingginya biaya operasional melaut.
"Pada prinsipnya, DPRD prihatin terhadap beban yang dihadapi nelayan. Kami ingin memastikan apakah regulasi yang dibuat benar-benar sejalan dengan kondisi masyarakat pesisir," ujar Hera dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).
Hera menuturkan, sebagian besar persoalan yang dikeluhkan nelayan, khususnya terkait aturan pemanfaatan benih bening lobster (BBL), merupakan kebijakan yang lahir dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengambil langkah konkret dengan menyusun rekomendasi resmi melalui pimpinan DPRD untuk segera diteruskan ke pusat.
"Yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, kami akan membuat rekomendasi melalui pimpinan DPRD agar aspirasi nelayan dapat disampaikan langsung ke pemerintah pusat," tegasnya.
DPRD Kabupaten Sukabumi berharap langkah ini dapat menjadi jembatan bagi nelayan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan akses operasional, sehingga kesejahteraan nelayan di pesisir Sukabumi tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi yang ada. (Red)
