KLIKSUKABUMI.COM – Alokasi anggaran ratusan juta rupiah untuk fasilitas Rumah Dinas Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, memicu polemik di tengah masyarakat. Kebijakan ini dinilai mencederai rasa keadilan publik yang saat ini tengah mengeluhkan hancurnya infrastruktur jalan dan lambatnya penanganan korban bencana.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP) tahun anggaran 2026, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi menggelontorkan dana sebesar Rp45.600.000 hanya untuk pembelian gorden.
Tak hanya itu, situs yang sama mencatat anggaran fantastis sebesar Rp255.000.000 untuk penyediaan kebutuhan rumah tangga di rumah dinas tersebut.
Ketua Tim Kerja Perlengkapan Bagian Umum Setda Kabupaten Sukabumi, Aris Rispiadi, membenarkan adanya usulan anggaran tersebut. Aris menjelaskan bahwa fasilitas ini diperuntukkan bagi rumah dinas Wakil Bupati yang berlokasi di Jalan Siliwangi, Kota Sukabumi.
Menurutnya, pengisian fasilitas dilakukan karena bangunan tersebut sebelumnya kosong setelah dialihfungsikan dari kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo).
"Kan memang pada waktu itu kondisi bangunannya kosong, jadi harus kita lengkapi. Itu juga belum semua, masih bertahap. Untuk gorden, iya, semua jendela dipasang, termasuk ruang tamu, kamar, hingga kamar ajudan," ujar Aris saat dikonfirmasi Senin (18/5/2026).
Rencana belanja ratusan juta untuk kenyamanan pejabat ini langsung mendapat tamparan keras dari Forum Komunikasi Aktivis Sukabumi untuk Rakyat (Fraksi Rakyat).
Ketua Fraksi Rakyat, Rozak Daud, menilai pemerintah daerah telah buta skala prioritas dalam menggunakan uang rakyat.
Rozak menegaskan bahwa di tengah tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, pengadaan gorden senilai puluhan juta rupiah dianggap sebagai pemborosan yang tidak menyentuh substansi kebutuhan publik.
"Kalau untuk gorden itu hanya aksesori tambahan, yang pokok adalah rumah dinasnya. Harusnya peruntukan anggaran itu yang urgent dulu, di tengah situasi masyarakat yang banyak meminta pertanggungjawaban kerja pemerintah," kritik Rozak tajam.
Fraksi Rakyat membeberkan fakta kontras di lapangan. Saat ini, media sosial dipenuhi keluhan masif warga Kabupaten Sukabumi terkait kerusakan jalan yang mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari.
Lebih miris lagi, Rozak mengungkapkan bahwa masih banyak warga korban bencana yang telantar di Hunian Sementara (Huntara) tanpa kepastian, seperti di Kampung Ciherang, Kecamatan Nyalindung, yang nasibnya terkatung-katung sejak tahun 2021.
"Dengan nilai uang ratusan juta itu, kalau dialihkan untuk kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar warga terdampak bencana, itu jauh lebih bermanfaat ketimbang digunakan untuk pengadaan gorden rumah pejabat," pungkas Rozak.
Hingga berita ini diturunkan, kontrasnya gaya hidup fasilitas pejabat dengan realita infrastruktur daerah ini terus menuai gelombang protes dan mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi ulang urgensi belanja anggaran 2026.(FRA)
Editor : Fikri
