| Sekertariat Daerah Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi (Sumber : Diskominfo) |
KLIKSUKABUMI.COM – Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi mengalokasikan anggaran sebesar Rp45.600.000 untuk pembelian gorden (hordeng) di rumah dinas Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas.
Pengadaan ini tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP) tahun anggaran 2026.
Tidak hanya untuk gorden, dalam situs SIRUP LKPP yang sama, Setda Kabupaten Sukabumi juga menggelontorkan anggaran sebesar Rp255.000.000 yang dialokasikan untuk penyediaan kebutuhan rumah tangga di rumah dinas orang nomor dua di Kabupaten Sukabumi tersebut.
Saat dikonfirmasi, Ketua Tim Kerja Perlengkapan Bagian Umum Setda Kabupaten Sukabumi, Aris Rispiadi, membenarkan adanya usulan anggaran tersebut.
Aris menjelaskan bahwa pengadaan ini diperuntukkan bagi rumah dinas Wakil Bupati yang berlokasi di Jalan Siliwangi, Kota Sukabumi, bukan di Palabuhanratu.
"Itu kan bukan perpindahan atau apa, kalau di sini kan sudah ada ya di Palabuhanratu. Hal ini untuk rumah dinas yang ada di Kota Sukabumi di Jalan Siliwangi. Kalau untuk Bupati kan sudah ada di Pendopo Kota Sukabumi, yang di Palabuhanratu di Pendopo juga," ujar Aris saat memberikan keterangan pada Senin (18/5/2026).
Menurut Aris, pengisian fasilitas ini dilakukan karena kondisi bangunan fisik rumah dinas tersebut sebelumnya kosong pasca-dialihfungsikan dari kantor dinas lain. Proses pelengkapan fasilitas ini pun diklaim dilakukan secara bertahap.
"Kan memang pada waktu itu kondisi bangunannya kosong, jadi harus kita lengkapi. Itu juga belum semua, masih bertahap. Itu terakhir kali dipakai untuk Diskominfo Persandian Kabupaten Sukabumi yang di Cikembang ada dan itu juga dipakai untuk Diskominfo. Untuk gorden, iya, semua jendela dipasang, termasuk ruang tamu, kamar, hingga kamar ajudan," tambahnya.
Sorotan anggaran ratusan juta rupiah untuk fasilitas rumah dinas ini mencuat di tengah banyaknya keluhan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur di Kabupaten Sukabumi.
Belakangan ini, platform media sosial kerap dipenuhi oleh keluhan warga yang menyoroti kerusakan jalan di berbagai wilayah Kabupaten Sukabumi yang dinilai masif dan butuh penanganan prioritas.
Kontras antara kenyamanan fasilitas pejabat dan kondisi jalan rusak inilah yang kemudian memicu perhatian publik terkait urgensi skala prioritas realisasi anggaran daerah.(FRA)
Editor : Fikri