 |
| Lokasi Portal Dugaan Pungli Taman Pandan, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap. Sejumlah Oknum Meminta Uang Tanpa Tanda Resmi (17/4). (Sumber : Istimewa) |
Sejumlah pengunjung mengeluhkan adanya penarikan sejumlah uang oleh oknum petugas tanpa disertai pemberian karcis resmi.
Peristiwa ini salah satunya dialami oleh Yandi, warga Kedusunan Cibuluh, Desa Cikangkung. Ia mengaku dimintai biaya masuk saat hendak berwisata bersama keluarganya pada Jumat (17/4/2026) sore, meski ia merupakan warga setempat.
Yandi menjelaskan bahwa saat melintas di portal masuk menggunakan sepeda motor, ia diberhentikan dan diminta membayar.
Padahal, ia sudah menegaskan statusnya sebagai warga asli Desa Cikangkung yang seharusnya mendapatkan akses khusus atau keringanan.
“Saya sudah bilang kalau saya warga sini, tapi tetap diminta bayar,” ujar Yandi pada Jumat (17/4/2026).
Demi menghindari konflik di lokasi, Yandi akhirnya memberikan uang sebesar Rp5.000. Namun, kejanggalan muncul ketika oknum petugas tersebut tidak memberikan bukti pembayaran berupa karcis resmi.
“Setelah saya bayar, tidak dikasih karcis. Itu yang membuat saya merasa janggal,” tambahnya.
Dampak pada Citra Pariwisata
Yandi menyayangkan jika praktik ini terus dibiarkan. Menurutnya, meski nominal yang diminta terlihat kecil, akumulasi dari banyaknya kendaraan yang masuk dapat mencapai angka yang besar dan merugikan masyarakat serta daerah.
“Memang nominalnya kecil, tapi kalau dikalikan banyak kendaraan, hasilnya bisa besar. Kalau warga desa sendiri mau ke pantai di daerahnya, masa harus bayar ke oknum yang tidak jelas?” cetus Yandi.
Dugaan pungli ini dikhawatirkan dapat merusak reputasi Taman Pandan sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan di wilayah selatan Sukabumi.
Ketidakjelasan aturan mengenai retribusi masuk bagi warga lokal dan ketiadaan karcis resmi menjadi poin utama yang disorot.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola maupun pemerintah desa setempat terkait laporan warga tersebut.
Masyarakat mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan penelusuran dan memberikan tindakan tegas guna memastikan kenyamanan wisatawan serta transparansi pengelolaan wisata di Kabupaten Sukabumi.(FRA)
Editor : Fikri
