Atasi Pengangguran, Pemkab Sukabumi Gulirkan Program TKM dan Padat Karya Infrastruktur 2026

Suasana Pengerjaan Rambat Beton di Desa Gunungjaya, Kecamatan Cisaat (Sumber : Istimewa)

KLIKSUKABUMI.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) resmi meluncurkan program pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Padat Karya Infrastruktur. Langkah ini menjadi strategi konkret pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Endang Sopyan, menjelaskan bahwa pelaksanaan program tahun ini merujuk pada Keputusan Bupati Sukabumi terkait Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tahun 2025. 

Fokus utamanya adalah menyediakan sarana usaha produktif bagi kelompok masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.

"Setiap kelompok terdiri dari 20 orang, mulai dari penganggur, korban PHK, hingga purna Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mereka menerima bantuan alat atau sarana untuk merintis usaha baru," jelas Endang pada Minggu (5/4/2026).

Agar bantuan tepat guna, para peserta tidak langsung menerima peralatan. Mereka diwajibkan mengikuti pelatihan kewirausahaan intensif selama tiga hari atau setara dengan 22 jam pelajaran. 

Dalam pelatihan ini, peserta dibekali dengan materi motivasi usaha, manajemen keuangan, teknik produksi, hingga strategi pemasaran. Hal ini dilakukan guna memastikan usaha yang dirintis memiliki pondasi kuat untuk terus berkelanjutan.

Selain mencetak wirausaha baru, Disnakertrans juga menggerakkan program padat karya di tingkat desa. Program ini menyasar pembangunan fisik seperti jalan desa, irigasi, dan tanggul penahan tanah dengan melibatkan partisipasi aktif warga setempat.

Salah satu titik kegiatan terpantau di Desa Gunungjaya, Kecamatan Cisaat. Di lokasi tersebut, warga tampak bergotong-royong membangun rambat beton jalan desa. 

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan ekonomi, warga yang terlibat diberikan Uang Perangsang Kerja (UPK) sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

"UPK ini sifatnya stimulus ekonomi jangka pendek. Target jangka panjang kami adalah membangun daya lentur ekonomi masyarakat melalui kemandirian usaha dan skema padat karya ini," tambah Endang.

Pemerintah berharap sinergi kedua program ini dapat memperkuat stabilitas ekonomi di tingkat pedesaan. Meski demikian, kesuksesan program ini ditegaskan sangat bergantung pada ketepatan seleksi peserta serta komitmen tinggi dari kelompok masyarakat dalam menjaga keberlangsungan bisnis mereka di masa depan.(FRA)