 |
| Suasana Butuh PT. SCI Lakukan Aksi Demonstrasi di Depan Pabrik di Parungkuda (4/4). (Sumber : Istimewa) |
KLIKSUKABUMI.COM – Ketegangan akibat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali memanas di Kabupaten Sukabumi. Puluhan buruh yang tergabung dalam DPC Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang PT Star Comgistic Indonesia (SCI), Jalan Angkrong, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, pada Sabtu (4/4/2026).
Aksi ini dipicu oleh kebijakan manajemen perusahaan yang menggulirkan PHK gelombang ketiga terhadap sedikitnya 38 pekerja.
Langkah tersebut dinilai ironis karena dilakukan hanya berselang dua hari setelah pertemuan mediasi antara buruh, pihak perusahaan, Komisi IV DPRD, dan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi pada Kamis (2/4/2026).
Ketua DPC GSBI Kabupaten Sukabumi, Dadeng Nazarudin, mengungkapkan kekecewaan mendalam lantaran hasil pertemuan formal tersebut ternyata tidak membuahkan solusi damai bagi para buruh.
"Kami pikir akan ada solusi pascapertemuan, tapi justru muncul gelombang PHK ketiga. Banyak pekerja menolak karena prosesnya tidak sesuai aturan dan kompensasi yang ditawarkan tidak layak," ujar Dadeng saat dikonfirmasi, Minggu (5/4/2026).
GSBI mencium adanya kejanggalan di balik alasan efisiensi akibat kerugian yang dilontarkan pihak perusahaan. Menurut laporan para pekerja di lapangan, PT SCI diduga justru tengah melakukan ekspansi produksi dan penambahan mesin baru.
Kondisi ini dinilai sangat kontradiktif dengan klaim perusahaan yang mengaku sedang merugi.
Tak hanya itu, Dadeng juga menyoroti kebijakan manajemen yang memilih memangkas karyawan tetap, namun di sisi lain tetap mempertahankan bahkan menggunakan tenaga outsourcing untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.
“Kalau alasannya efisiensi, kenapa karyawan tetap yang dikurangi, sementara outsourcing tetap dipakai. Ini tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya," tegas Dadeng.
Hingga berita ini diturunkan, puluhan buruh menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga mendapatkan kepastian hukum dan keadilan terkait hak-hak mereka.
Mereka menuntut transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan yang berlaku.(FRA)
Editor : Fikri
