 |
| Ilustrasi Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas (Sumber : Istimewa) |
Pengecualian ini diambil mengingat sektor pendidikan dasar dan menengah memerlukan interaksi langsung, meski kebijakan 'Jumat WFH' bagi ASN telah berlaku secara nasional sejak 1 April 2026.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, menjelaskan bahwa hingga saat ini seluruh sekolah dipastikan masih melaksanakan proses belajar mengajar di kelas seperti biasa.
Pihaknya masih berpegang pada aturan lama sembari memantau perkembangan regulasi terbaru.
"Untuk di Kabupaten Sukabumi masih normal. Kita tetap melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa, sambil menunggu informasi dan instruksi selanjutnya," tegas Deden, Selasa (7/4/2026).
Terkait teknis birokrasi, Deden menyebut pihaknya belum menerima surat edaran resmi yang mengubah jam operasional sekolah.
Namun, ia menilai karakteristik geografis Sukabumi menjadi alasan mengapa kebijakan pembatasan mobilitas tidak terlalu mendesak untuk diterapkan di sektor pendidikan lokal.
Deden berpendapat bahwa mayoritas sekolah di Kabupaten Sukabumi terletak di area perkampungan atau 'lembur'.
Hal ini membuat operasional sekolah tidak terlalu terganggu oleh isu kemacetan yang biasanya menjadi alasan utama pemberlakuan WFH di kota-kota besar.
"Prinsipnya, karena sekolah kita berbasis di lembur dan lokasi lainnya, sebenarnya tidak terlalu terdampak (kemacetan). Tapi tentu kita akan mengikuti arahan selanjutnya," ungkapnya.
Meski saat ini masih bertahan dengan sistem tatap muka, Disdik Kabupaten Sukabumi menyatakan kesiapannya jika sewaktu-waktu pemerintah pusat menginstruksikan peralihan ke sistem daring (online).
Deden optimis para tenaga pendidik sudah memiliki bekal pengalaman yang matang.
"Sebenarnya proses daring itu sudah kita uji coba saat masa COVID-19. Bagi teman-teman di satuan pendidikan, itu bukan hal yang aneh lagi karena sudah pernah berjalan lancar lebih dari satu tahun," tambah Deden.
Kebijakan tetap dibukanya sekolah secara tatap muka ini selaras dengan arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam paket '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional'.
Dalam aturan tersebut, meski ASN mulai menerapkan WFH setiap Jumat untuk meningkatkan efisiensi kerja, sektor pelayanan publik strategis termasuk pendidikan tetap diwajibkan menyelenggarakan layanan secara langsung guna menjaga kualitas capaian belajar siswa.(FRA)
Editor : Fikri
