 |
| Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana Memberikan Keterangan Setelah Memberikan Sambutan Saat Salat Id Warga Muhammadiyah di Kampus UMMI (Sumber : Istimewa) |
Ribuan jemaah menyoraki Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, sebagai bentuk kekecewaan atas pelarangan penggunaan Lapangan Merdeka (Lapdek) bagi warga Muhammadiyah.
Kepadatan jemaah yang membludak hingga ke Jalan R. Syamsudin SH menjadi latar belakang riuhnya suasana saat orang nomor satu di Kota Sukabumi tersebut hadir di lokasi.
Menanggapi hal tersebut, Ayep Zaki memberikan penjelasan terbuka mengenai perbedaan kebijakan antara masa kampanye dan saat menjabat.
Benturan Janji Kampanye dan Konstitusi
Ayep Zaki mengakui bahwa terdapat dilema antara komitmen pribadi yang ia sampaikan saat mencalonkan diri dengan kewajiban formalnya sebagai kepala daerah yang terikat aturan negara.
"Waktu saya kampanye, saya kan berjanji. Itu secara pribadi karena pada waktu itu saya belum melekat sebagai kepala daerah," ujar Ayep Zaki.
Ia menegaskan bahwa setelah dilantik, setiap kebijakan yang diambil harus selaras dengan regulasi yang berlaku secara nasional, bukan lagi berdasarkan keinginan pribadi.
"Begitu saya dilantik, saya melekat dengan tugas yang diatur oleh perundang-undangan dan ketentuan. Keputusan pribadi tidak bisa masuk menjadi keputusan konstitusional," tambahnya.
Penutupan Lapangan Merdeka pada hari ini, menurut Ayep, dilakukan demi mematuhi instruksi vertikal dari Kementerian Agama yang menetapkan Idulfitri jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Tegaskan Komitmen Toleransi
Meski mendapat sambutan kurang hangat dari jemaah, Ayep menyatakan bahwa kehadirannya di tengah warga Muhammadiyah adalah bukti nyata sikap toleransinya. Ia membantah adanya niatan untuk mendiskreditkan kelompok agama tertentu.
"Secara pribadi tidak mengurangi rasa toleransi saya, sehingga saya datang ke sini dan mengucapkan selamat. Saya justru menjunjung toleransi," tegasnya.
Kejadian ini pun menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Sukabumi. Ayep berjanji akan mencari jalan keluar agar perbedaan penetapan hari raya di masa mendatang tidak lagi memicu polemik penggunaan fasilitas publik.
"Hari ini menjadi masukan untuk Pemerintah Kota, bagaimana solusi ke depan agar tidak lagi menjadi polemik," tutupnya.(FRA)
Editor : Fikri
