BSYpTfG6GpWoBUW6GpCiGpW5BY==
Terkini
klik

Wabup Sukabumi Curhat Area Blank Spot ke Menko Polkam RI

Menko Polkam mencatat adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Wabup Sukabumi Curhat Area Blank Spot ke Menko Polkam RI
Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas (kanan) Ditemani Kajari Kabupaten Sukabumi, Hanung Widyatmika (kiri) Mendengarkan Arahan  Staf Ahli Menko Polkam Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital, Irjen Pol. Dr. Tonny Hermawan (22/4). (Sumber : Istimewa)
KLIKSUKABUMI.COM – Masalah keterbatasan akses telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sukabumi kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. 

Dikutip dari laman resmi Kemenko Polkam RI, ketiadaan sinyal (blank spot) dinilai bukan sekadar kendala komunikasi biasa, melainkan ancaman terhadap respons keamanan dan penanganan situasi darurat di lapangan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Staf Ahli Menko Polkam Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital, Irjen Pol. Dr. Tonny Hermawan, dalam Rapat Koordinasi bersama Forkopimda Kabupaten Sukabumi di Pendopo Pelabuhan Ratu, Rabu (22/4/2026).

Menurut Tonny, penguatan infrastruktur digital di wilayah dengan geografis kompleks seperti Sukabumi adalah kebutuhan strategis yang tidak bisa ditunda lagi.

“Masalah blank spot dan sinyal lemah (weak signal) tidak hanya menghambat komunikasi masyarakat, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap koordinasi aparat dan kecepatan respons terhadap berbagai situasi di lapangan,” ujar Tonny dilansir pada Sabtu (25/4/2026).

Ia menambahkan bahwa pengentasan titik buta sinyal merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas wilayah.

“Kami ingin memastikan efektivitas infrastruktur digital di wilayah berbukit seperti di Sukabumi, serta mendorong integrasi program transformasi digital agar dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Selain isu teknologi, Tonny juga menyoroti dinamika keamanan lokal. Ia mencatat adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Ia meminta pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk lebih masif melakukan sosialisasi guna mencegah praktik perekrutan ilegal.

Di sisi lain, ia mengapresiasi implementasi program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat di Sukabumi yang dinilai telah berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, mengakui bahwa luas wilayah menjadi tantangan utama dalam pembangunan jaringan telekomunikasi. Sukabumi memiliki karakteristik wilayah yang lengkap atau sering dijuluki "Gurilaps" (Gunung, Rimba, Laut, Pantai, Sungai).

“Kabupaten Sukabumi ini sering kali disalahpahami sebagai kota, padahal wilayah kabupaten yang sangat luas dengan kondisi geografis lengkap, mulai dari gunung, rimba, laut, hingga hutan,” kata Andreas.

Andreas memaparkan bahwa sejumlah kampung terpencil dan beberapa titik di kawasan selatan, termasuk area Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark, masih membutuhkan dukungan konektivitas. 

Padahal, akses internet sangat krusial untuk memacu pertumbuhan pariwisata sekaligus menunjang keamanan wilayah.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik balik percepatan transformasi digital di Sukabumi. Kemenko Polkam berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi sinkronisasi kebijakan agar program prioritas nasional dan infrastruktur keamanan digital dapat dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok desa.(FRA)



Editor : Fikri


Wabup Sukabumi Curhat Area Blank Spot ke Menko Polkam RI
Periksa Juga
Next Post
Tautan berhasil disalin