KLIKSUKABUMI.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi mengakhiri status masa tanggap darurat bencana pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung per hari ini, Selasa (10/3/2026).
Langkah ini diambil seiring dengan dimulainya fase transisi menuju pemulihan bagi ratusan warga yang terdampak fenomena geologi tersebut.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang masa tanggap darurat, melainkan langsung tancap gas pada penanganan pascabencana.
"Nggak, kita ini dulu, tutup dulu sampai hari ini. Dan mereka nanti menuju ke tahap transisi pemulihan itu ya," ujar Asep Japar saat meninjau lokasi pengungsian, Selasa (10/3/2026).
Ratusan Rumah Rusak dan Rencana Relokasi Strategis
Dampak bencana yang terjadi sejak 4 Maret 2026 lalu tercatat cukup masif. Berdasarkan laporan sementara, sebanyak 121 unit rumah di Desa Bantargadung dan Desa Bojonggaling mengalami kerusakan.
Rinciannya terdiri dari 70 unit rumah rusak berat, 25 unit rusak sedang, 18 unit rusak ringan, serta 8 unit lainnya dalam posisi terancam.
Selain pemukiman, pergerakan tanah juga melumpuhkan fasilitas pendidikan dan ibadah. Pondok Pesantren Haryadul Fallah dilaporkan mengalami rusak berat, ditambah kerusakan pada dua unit mushola dan satu majelis taklim di wilayah terdampak.
Menanggapi kondisi ini, Bupati Asep Japar berkomitmen untuk segera merelokasi warga ke tempat yang lebih aman.
"Bayang-bayang lokasi sudah ada, tapi kita akan bermohon dulu nanti ke Pemprov Jawa Barat, dan setelah itu nanti dicek dulu apakah ini tanah bermasalah enggak. Harus dikaji oleh tim geologi agar ke depan aman," jelasnya.
Penyaluran Rumah Tunggu untuk 135 Kepala Keluarga
Selama menunggu kepastian relokasi, pemerintah daerah telah mencairkan bantuan uang kontrakan sebesar Rp3 juta per Kepala Keluarga (KK) untuk masa sewa selama enam bulan.
Total terdapat 135 KK atau 477 jiwa yang tercatat sebagai korban terdampak, di mana 121 KK di antaranya harus mengungsi karena rumah mereka sudah tidak layak huni.
Bupati memastikan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan melalui transfer bank (BJB) untuk menghindari praktik pungli atau calo.
"Uangnya sudah ditransfer semua masuk ke rekening masing-masing melalui BJB. Bahkan tadi saya menyarankan jangan sampai ada yang seolah-olah calo. Bila perlu BJB-nya kita hadirkan di kecamatan," tegas Bupati Asep Japar.
Meski status darurat telah ditutup, tim gabungan masih terus melakukan pendataan dan asesmen di lapangan karena data bersifat dinamis.
Kebutuhan mendesak seperti paket sembako, makanan tambahan gizi, susu formula, kasur lipat, hingga perlengkapan sanitasi masih terus disalurkan untuk menjamin kesejahteraan warga.
Di sisi lain, mengingat potensi bencana yang masih membayangi, Bupati mengimbau para pejabat di lingkungan Pemkab Sukabumi untuk tetap siaga dan tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik ke luar kota.
"Saya menekankan kalau misalkan masih bisa ditunda, tunda. Di tempat saja. Takutnya ada bencana," pungkasnya.(FRA)
Editor: Fikri
