 |
| Ilustrasi (Sumber : Istimewa) |
Kondisi ini memicu keresahan massal, terutama bagi ibu rumah tangga dan pelaku UMKM.
Kelangkaan ini bukan sekadar isu di media sosial. Di lapangan, warga harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain, bahkan hingga ke pelosok desa, hanya untuk memastikan dapur tetap mengebul.
Ironisnya, jika stok tersedia, warga harus menebusnya dengan harga selangit mencapai Rp30.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Salah seorang warga Kampung Cikiray, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampangtengah, Usep Saepul Rohmat (31), mengaku sudah sepekan kesulitan mendapatkan gas.
"Sudah hampir satu pekan di sini kesulitan mendapatkan gas LPG. Sudah muter ke mana-mana, tapi kosong. Kalau ada juga langsung habis," keluh Usep, Minggu (29/3/2026).
Senada dengan Usep, Yayat (45) menuturkan bahwa kelangkaan ini memaksa warga mencari alternatif lain yang lebih melelahkan demi bertahan hidup.
"Mau tidak mau, warga kembali menggunakan kayu bakar karena sudah tidak ada pilihan," ungkapnya dengan nada kecewa.
Menanggapi fenomena ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Sukabumi akhirnya buka suara.
Kepala Disdagin Kabupaten Sukabumi, Dani Tarsoni, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran ke rantai distribusi.
Dani mengungkapkan bahwa akar masalahnya adalah lonjakan permintaan yang drastis.
Kombinasi antara momen hari raya dan cuti bersama memicu konsumsi yang tidak biasa di tengah masyarakat.
"Penyebabnya banyak, mulai dari panic buying hingga permintaan tinggi karena adanya hari raya dan cuti bersama. Saat ini permintaan di lapangan terpantau naik hampir dua kali lipat," jelas Dani.
Pihak Disdagin mengklaim telah menjalin komunikasi intensif dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) serta Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).
Langkah ini diambil untuk meminta penambahan pasokan atau setidaknya normalisasi distribusi ke wilayah-wilayah terdampak.
"Kami sudah koordinasi dengan Hiswana Migas dan SPBE. Pihak mereka sedang menjajaki pemenuhan kebutuhan yang melonjak tersebut. Kami pastikan kondisi ini sudah diketahui oleh pihak-pihak terkait," pungkas Dani.
Kini, masyarakat Sukabumi Selatan hanya bisa berharap langkah koordinasi tersebut segera membuahkan hasil nyata.
Tanpa intervensi tegas seperti operasi pasar atau penambahan kuota secara masif, harga gas di tingkat pengecer dikhawatirkan akan terus liar dan semakin membebani ekonomi rakyat kecil.(FRA)
Editor : Fikri
